Home

Sosok Sudrajad Dimyati Hakim Agung yang Jadi Tersangka KPK, Terima Suap Urus Perkara

IndozoneID | 1 week ago

INDOZONE.ID - Sosok Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

KPK total menetapkan 10 tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima, yaitu SD, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Redi (RD) dan Albasri (AB).

Sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Kasus dugaan suap terhadap hakim agung Sudrajat Dimyati terkait dengan putusan kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian dilakukan upaya hukum di tingkat kasasi pada MA.

Baca juga: KPK Ingatkan Hakim Agung Sudrajad Agar Kooperatif Serahkan Diri

Siapakah Hakim Agung Sudrajat Dimyati?

Sudrajad Dimyati lahir di Yogyakarta pada 27 Oktober 1957. Dia diketahui pernah menempuh pendidikan SMAN 3 Yogyakarta.

Dia kemudian diketahui lulus sarjana Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Sementara itu pendidikan magister ditempuh di kampus yang sama dengan mengambil studi Ilmu Hukum.

Diketahui sebelum menjadi Hakim Agung, Sudrajad pernah menduduki sejumlah posisi.

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2008.2. Hakim di Pengadilan Tinggi Maluku sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku.3. Hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.4. Jadi Hakim Agung 2014

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki total harta kekayaan sejumlah Rp 10.777.383.297 atau Rp 10,7 miliar.  LHKPN itu dilaporkan Sudrajad pada 10 Maret 2022 untuk periodik 2021.

Saat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Sudrajad pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menjadi calon hakim agung di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Akan tetapi, saat itu Sudrajad tidak lolos karena diterpa isu suap di toilet DPR yang juga menyeret Bahruddin Nashori yang ketika itu merupakan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Walaupun tidak terbukti, saat itu Sudrajad tidak lolos karena hanya mendapat 1 suara di Komisis III DPR.

Pada 2014, Sudrajad kembali diusulkan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR untuk mengikuti seleksi calon hakim agung dan lolos.

Seperti yang dilansir Antara, dalam konstruksi perkara tersebut, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

Pada tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Terkait dengan sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.

Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp2,2 miliar.

Selanjutnya oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

Dengan adanya penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Saat tim KPK melakukan tangkap tangan, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar Rp50 juta.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di MA dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

KPK geledah gedung MA

KPK pun kemudian menggeledah Gedung MA, Jakarta, Jumat (23/9/2022) untuk menyelidiki sejauh mana keteribatan Sudrajad Dimyati.

"Benar, hari ini tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan, di antaranya berlokasi di Gedung MA RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya pada hari Jumat.

Ia mengatakan bahwa kegiatan penggeledahan saat ini masih berlangsung. KPK akan menginformasikan kembali perkembangan dari kegiatan tersebut.

Lihat Sumber

  • 2

  • 0

Top Comment

  • bisimdeba

  • 1 week ago

308

0

waduhh

Tulis komentar...