Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung asosiasi kepala desa (kades) yang meminta dana desa 10 persen dari APBN. Menurutnya, masa depan Indonesia berawal dari kesejahteraan masyarakat desa.

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10 persen dari APBN untuk desa. Karena sesungguhnya masa depan Indonesia itu ada di desa," ujar Bamsoet saat hadir di acara peringatan 9 Tahun UU Desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu (19/3/2023).

1. Lapangan pekerjaan harus tersedia di desa

Bamsoet mengatakan, dengan adanya dana desa yang bertambah, maka bisa menciptakan lapangan pekerjaan di kampung halaman. Dengan demikian, para pemuda tidak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.

"Kalau desa tidak makmur, masyarakat desa akan lari ke kota mencari pekerjaan, maka menjadi beban di perkotaan," kata dia.

Politisi Golkar itu mengatakan, yang akan mengawasi dana itu nantinya adalah Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa. 

"Itulah yang mengawasi di tingkat bawah. Bisa saja DPRD ikut bisa mengawasi," ucap dia.

2. Asosiasi kades sebut dana desa 10 persen dari APBN harga mati

Sebelumnya, perkumpulan organisasi kepala desa dari tiga organisasi yakni Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) merayakan 9 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Acara tersebut diperingati di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/3/2023). Diketahui, pemerintah pusat sejak 2014 hingga 2022 telah mengucurkan dana desa sebesar Rp468,6 triliun.

Ketua Umum APDESI, Surya Wijaya, meminta dana desa ditambah. APDESI meminta dana desa itu nilainya 10 persen dari APBN.

"Dana desa 10 persen dari APBN. Harga mati, setuju," ujar Surta.

Surta juga meminta pemerintah pusat dan DPR RI menetapkan adanya peringatan hari desa pada 15 Februari.

3. Dana desa yang sudah dikucurkan pemerintah memberikan dampak pembangunan

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi APDESI, Muhammad Asri Anas, mengatakan, dana desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat sejak 2014 memiliki dampak pembangunan yang baik bagi desa. 

"Dampak luar biasa bagi pembangunan desa, di antaranya terbangunnya jalan desa sepanjang 227.359 ribu kilometer, embung pendukung irigasi dan air bersih desa sebanyak 4.500 unit, terbangunnya jaringan irigasi desa sebanyak 71.988 ribu unit guna mendukung peningkatan produksi pertanian desa," kata Anas.

Kemudian, kata dia, terbangunnya 1,3 juta unit jembatan penghubung desa dan antardesa, terbangunnya 10.300 pasar desa yang mendukung mobilitas sirkulasi ekonomi desa, terbentuknya 57.216 unit Badan Usaha Milik Desa, dan terbangunnya 6,120 unit tambat perahu.

"Lalu 62.500 unit penahan tanah, perbaikan longsor, lebih 20 juta aparat desa, perangkat desa, organisasi sosial kemasyarakatan desa, serta kelompok pembina pendidikan, sosial dan kemasyarakatan mendapatkan pembinaan, kursus, pendidikan, keterampilan dari dana desa," imbuhnya.